JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya mulai menghadapi riak domestik. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapenbi) secara terang-terangan menolak wacana moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Mereka juga mendesak agar proyek raksasa ini tetap beroperasi meskipun masa libur sekolah telah tiba.
Ketua Umum Gapenbi, Alven Stony, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat konsolidasi nasional yang melibatkan 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk menyikapi arah kebijakan baru ini.
“Gapenbi menegaskan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan menyampaikan delapan atau asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo,” ujar Alven dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Protes Aturan Mendadak Badan Gizi Nasional
Inti dari "Asta Aspirasi" yang digaungkan para pengusaha ini adalah menolak keras moratorium dapur baru yang digagas oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Gapenbi menilai, keputusan sepihak yang diambil BGN lewat Surat Edaran Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026 kemarin banyak yang menabrak kesepakatan awal antara pemerintah dan pengelola SPPG.
Menurut Alven, setiap perubahan kebijakan krusial semestinya dilakukan melalui mekanisme adendum resmi, bukan intervensi mendadak yang berpotensi memicu persoalan hukum di kemudian hari. Pengusaha menyayangkan sikap BGN yang dinilai kerap mengambil keputusan tanpa meminta pertimbangan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) dan mitra di lapangan.
Efek Domino Moratorium: Dari UMKM hingga Ibu Hamil
Para pengusaha mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan penundaan (moratorium) dan penghentian operasi dapur saat libur sekolah bisa memicu dampak sistemik yang luas. Pihak yang akan terdampak langsung bukan hanya pengusaha, melainkan juga:
- Mitra lokal dan relawan program.
- Pelaku UMKM dan pemasok bahan pangan daerah.
- Kelompok penerima manfaat non-sekolah (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) yang otomatis ikut telantar jika dapur berhenti total.
Gapenbi menilai alasan libur sekolah tidak adil bagi kelompok ibu hamil dan balita yang sejatinya membutuhkan asupan gizi setiap hari tanpa mengenal kalender akademik.
Pemerintah Pilih Hemat Anggaran Saat Liburan
Di sisi lain, kebijakan rem darurat ini diambil pemerintah bukan tanpa alasan. Seperti yang telah berjalan, pemerintah Indonesia memang berencana menyetop sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah.
Langkah libur operasional ini diambil demi efisiensi anggaran negara yang membengkak, sekaligus memberikan ruang bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola dan efektivitas program prioritas tersebut.
